KKP Gelar Seminar Nasional Penyuluh Perikanan di Surabaya

23 Mei 2013

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat komitmen untuk memposisikan penyuluh perikanan sebagai salah satu pilar pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) dalam pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, dalam sambutannya pada Konsultasi Nasional “Sinergitas Hulu Hilir untuk meningkatkan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan” serta Seminar Nasional Penyuluh Perikanan, Selasa (21/5), di Hotel Meritus Surabaya. Konsultasi nasional dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk koordinasi dengan seluruh stakeholder perikanan dari hulu ke hilir, serta instansi lain yang berkaitan dengan perikanan. Adapun Seminar Nasional Penyuluhan Perikanan dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan kegiatan berdasarkan adanya kebutuhan pendampingan bagi SDM usaha di sektor perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) yang masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya air dan ikan secara optimal. Seminar ini merupakan rangkaian dari peningkatan kapasitas dan pembekalan bagi penyuluh perikanan, yang dilaksanakan tanggal 20-21 Mei 2013 di Hotel Meritus Surabaya.

Kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan ini menjalankan amanat Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Menurut Sharif, penyuluhan kelautan dan perikanan dalam sistem pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan SDM. Melalui kegiatan penyuluhan, ditumbuhkembangkan kemampuan dan kemandirian pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan serta petambak garam) dan keluarganya, agar mampu mengelola usaha kelautan dan perikanan secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi dengan bercirikan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan perikanan, tergantung kepada peran dan keterlibatan penyuluh perikanan sebagai penasehat dan pendamping pelaku utama serta Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Bahkan beberapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan dan perikanan telah berhasil mengembangkan kelembagaan dari fisiable menjadi bankable sehingga mendapatkan dukungan perkreditan dari bank. Pendampingan UMKM ini menjadi salah satu contoh bahwa kesiapan penyuluh perikanan sebagai konsultan, penasehat dan pendamping pelaku utama perikanan merupakan satu hal yang mutlak. “Kehadiran dan keberadaan penyuluh perikanan profesional harus mampu untuk dipercaya oleh para pelaku utama dan pelaku usaha perikanan guna membantu mereka memecahkan masalah yang dihadapi,” tambah Sharif.

Selain sebagai pendamping pelaku utama dan KKMB, penyuluh perikanan juga bertugas sebagai pencatat data di lapangan, hasil kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Berbagai data dan informasi, termasuk permasalahan, di lapangan dikirim melalui fasilitas SMS gateway ke Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, sebagai salah satu media penyuluhan di samping Radio Penyuluhan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (Rapikan) dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (SIMLUHKP) untuk ditindaklanjuti bersama unit Eselon I KKP terkait. Penyuluh perikanan juga memiliki peran strategis dalam pendampingan dan pengawalan program prioritas KKP seperti Minapolitan, Industrialisasi Kelautan dan Perikanan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Blue Economy, dan Sistem Logistik Ikan Nasional. Karena begitu pentingnya peranan penyuluh perikanan tersebut itu lah maka seminar dengan tema “Meningkatkan Peran Penyuluhan Perikanan Dalam Mendukung Program Prioritas KKP Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” ini digelar. Alasan lainnya, menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Suseno Sukoyono, salah satu gagasan untuk menghimpun dan memformulasikan tema tersebut adalah melalui seminar nasional dan analisa dari audiens yang kompeten dalam merumuskan konsep yang akan menjadi bahan kebijakan dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan kelautan dan perikanan.

Dalam rangka meningkatkan profesional para penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan simbolis bantuan penyuluhan perikanan dengan total senilai Rp 9,75 milyar. Bantuan tersebut berupa 500 unit sepeda motor senilai Rp 7,5 Milyar; 500 unit Test Kit senilai Rp 1.25 Milyar; 500 unit hand phone senilai Rp 0,625 Milyar; 3.000 seragam penyuluh senilai Rp 0,375 Milyar; modul pelatihan blue economy dan materi KKMB; dan sertifikat ISO : 9001. Harapannya dengan diserahkannya bantuan ini dapat menunjang dan memperlancar kegiatan penyuluhan perikanan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien, hingga ke pelosok daerah. Kegiatan Konsultasi Nasional dihadiri 180 orang peserta yang terdiri dari Instansi Pusat KKP; Organisasi Perikanan; Perusahaan Pakan; Perusahaan Eksportir; BUMN; Komisi Hasil Perikanan; dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Adapun Seminar Nasional diikuti oleh 300 orang peserta yang terdiri dari Penyuluh perikanan dari berbagai provinsi Dinas Kelautan dan Penyuluhan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur; Badan Pelaksana Penyuluhan di Provinsi Jawa Timur; Unit Pelaksana Teknis BPSDM KP. Bertindak sebagai narasumber seminar pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Ditjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri; Bank Indonesia; Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; Bupati Kutai Timur; Komisi Penyuluhan Perikanan Nasional; Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Ditjen Perikanan Tangkap; Badan Layanan Umum KKP; Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara; serta penyuluh perikanan di Bengkulu yang telah berhasil menjadi Konsultan Keuangan Mitra Bank. Pemilihan para narasumber tersebut didasarkan atas kompetensinya dan harus mewakili semua kalangan. Di pemerintahan pusat tak hanya melibatkan KKP, namun juga Kemenpan dan RB dalam hal perekrutan penyuluh, perbankan dalam hal permodalan, Kemendagri dalam hal koordinasi pusat dan daerah, dan sebagainya. Sebagaimana Undang-Undang, kegiatan penyuluhan perikanan ini melibatkan Pemerintah Daerah, baik di tingkat maupun Kabupaten/Kota, karenanya narasumber dari daerah pun dilibatkan.

Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh perikanan harus bersinergi dengan mitra kerja terkait. Kepada mitra kerja KKP, Sharif berharap adanya dukungan untuk melaksanakan program bersama dengan melibatkan penyuluh perikanan. Untuk para penyuluh, ia berpesan bahwa pengembangan kemampuan untuk menjadi profesional dapat terus diwujudkan secara berkesinambungan, sehingga tujuan untuk mendorong tumbuh dan kembangnya kemampuan dan kemandirian pelaku utama perikanan dapat tercapai. Para pelaku utama tersebut dan keluarganya diharapkan juga mampu mengelola usaha kelautan dan perikanan secara produktif, efektif, dan efisien, mempunyai daya saing tinggi dengan bercirikan tingginya produktivitas, mutu dan efisiensi usaha. Adapun Suseno berharap, melalui Konsultasi Nasional, dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja industri perikanan Indonesia melalui peningkatan nilai tambah, daya saing, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, dan penguatan pelaku industri perikanan. Melalui kegiatan seminar nasional, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyelenggaraan penyuluhan perikanan, yakni memberikan kontribusi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyuluhan perikanan; membangun dan mengembangkan komitmen penyuluh perikanan sebagai sebuah profesi yang membanggakan, bertanggung jawab, mempunyai integritas tinggi dan profesional; serta menghimpun berbagai aspirasi, ide atau gagasan untuk sinergitas pengembangan penyuluhan perikanan antara pemerintah dan pemerintah daerah serta industrialisasi di kawasan

 

Surabaya, 21 Mei 2013

Humas BPSDM KP