Dukung Program Prioritas KKP, BPSDM KP dan Pemda Sinergi Tingkatkan Peran Penyuluh

22 Februari 2013

Dalam rangka mempercepat pembangunan minapolitan melalui strategi pelaksanaan industrialisasi dengan pendekatan kaidah blue economy, di sela-sela rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM KP) menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (21/2), di Hotel Borobudur Jakarta. 

FGD yang dipimpin oleh Kepala BPSDM KP, Suseno, yang belum lama dilantik ini, dihadiri oleh narasumber antara lain Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Saut P Hutagalung; Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Bambang Sutejo; Direktur Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya, Djumbuh Rukmono; dan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) BPSDM KP, Herman Suherman. Bertindak sebagai moderator adalah Sekretaris BPSDM KP, Mulyoto.

Tak hanya dihadiri oleh pejabat lingkup KKP, FGD ini juga dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Daerah sebagai peserta, antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Perikanan (Bakorluh). Hadir pula sebagai peserta FGD, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup BPSDM KP.

Suseno mengatakan, tujuan FGD ini adalah untuk menciptakan sinergi antara pusat dan daerah dalam mendorong pelaksanaan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan dengan mengangkat permasalahan atau kendala yang dihadapi saat ini. Kendala tersebut antara lain terhambatnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat pelaku utama, yaitu nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan, serta petambak garam. Kendala lainnya adalah lemahnya koordinasi dan pengawasan antara pusat dan daerah serta minimnya pemanfaatan peran penyuluh.

Menurut Herman, untuk mendukung prioritas KKP, keberhasilannya sangat ditentukan oleh para penyuluh perikanan daerah yang berjumlah 3.188 orang dalam mendampingi secara intensif aktivitas ekonomi para nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan di daerah. “Aktifitas dimaksud adalah dalam bentuk pendampingan penyaluran Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) untuk menggerakan ekonomi sektor perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan,” ujarnya.

Terkait itu, Saut mengatakan, penyuluh PNS rata-rata tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia yang melakukan pendampingan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) untuk menggerakkan ekonomi sektor pengolahan hasil perikanan. Menurutnya, tahun 2012 Ditjen P2HP mendistribusikan penyaluran paket sebanyak 1.500 kelompok pengolah pemasar (Poklahsar) yang tersebar di 145 kab/kota dengan nilai bantuan sebesar 50 juta setiap kelompok. Selanjutnya rencana tahun 2013 distribusi PUMP P2HP sebanyak 1.500 yang tersebar di 238 kab/kota melalui Pola Penyaluran Bansos lingkup KKP.

Berbicara mengenai PUMP, Bambang menambahkan bahwa tujuan PUMP adalah untuk meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan hasil produksi perikanan, memperkuat kapasitas kelembagaan, mencetak kewirausahaan nelayan dan membentuk akses lembaga ekonomi permodalan. Untuk mengawal itu semua, lanjutnya, diperlukan tim Pendamping di tingkat kabupaten yang bertugas membina para nelayan yang menerima dan memanfaatkan PUMP. Selanjutnya untuk memastikan penyaluran PUMP tepat sasaran, perlu diidentifikasi kelompok usaha bersama (KUB) yang berhak mendapatkan PUMP, dan kinerja KUB setiap bulan serta produktivitasnya. “Rencana kebutuhan kelompok perlu disampaikan ke penyuluh sehingga dapat teridentifikasi dengan baik dalam pembentukan kelompok dan penerimaan PUMP,” ungkapnya.

Salah satu yang menjadi keputusan pada FGD ini adalah penempatan penyuluh di pos-pos penyuluhan untuk mendampingi program bantuan sosial perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan dikoordinir langsung oleh Bakorluh. Selama ini sebagian besar penyuluh belum dapat dikoordinir sepenuhnya oleh Bakorluh dikarenakan masih kurangnya koordinasi antara Bakorluh dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang menjadi kesepakatan dalam kegiatan FGD, yaitu perlu adanya Diklat teknis untuk penyuluh pendamping PUMP serta penyuluh lainnya untuk hasil penyuluhan yang maksimal. Selain itu, perlu pula dibangun tempat pertemuan rutin, berupa saung, untuk berkumpul bagi para penyuluh dan pelaku utama.

Djumbuh berharap agar ke depan Bakorluh aktif memberdayakan penyuluh serta memiliki daftar lokasi penyaluran program bantuan sehingga program pendampingan yang dilakukan para penyuluh dapat berjalan optimal. Untuk itu akan diterbitkan Peraturan Menteri yang akan mengatur penempatan Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) yang masih berada pada kewenangan Dinas KP dan akan dilakukan pemetaan formasi kebutuhan penyuluh serta penyiapan pelatihan untuk mendukung peningkatan kapasitasnya.

Para narasumber dan peserta FGD sangat mengapreasi adanya pertemuan ini. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini dapat terjalinnya sinergi yang makin kuat antara KKP dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran penyuluh perikanan sebagai pendamping masyarakat untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan.