|
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di bidang riset dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, perlu adanya beberapa aturan yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut. Peraturan terkait dapat diakses melalui tautan berikut.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di bidang riset kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain.
Juni 2021
Sumber Informasi : Endah Sussiayanti, BRBIH Depok
Dr. Eni Kusrini @ennykusrinisupardjo merupakan peneliti bidang genetika dan pemuliaan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, berkesempatan menulis artikel di majalah Trubus edisi 619 Juni 2021/LII halaman 2 dan 3, berjudul “Hasilkan 96% Cupang Jantan”.
Sumber Informasi : Yayan Hikmayani, Pusriskan
Kapusriskan Yayan Hikmayani, menghadiri dan membuka kegiatan The 12th Indonesia Annual Tuna Fisheries Catch Estimates Review Workshop (ITFACE-12) yang diselenggarakan pada tanggal 28-30 Juli 2021 secara daring. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Biro Humas dan KSLN, Dit. Pengelolaan SDI, Pusdatin, Dit. Perizinan dan Kenelayanan, koord/sub koord pusriskan, BRPL & stake holders, Peter William (SPC-WCPFC), Alice McDonald (WPEA ITM manager).
Western and Central Pasific Fisheries Commission (WCPFC) merupakan salah satu (Regional Fisheries Management Organization/RFMO) (Organisasi Regional Pengelolaan Perikanan) terbesar yang memiliki anggota berjumlah 26 negara anggota penuh, 7 negara territory participant, dan 7 negara cooperating non members.
WCPFC memiliki mandate untuk melakukan pengelolaan tuna dan sejenis tuna di Samudera Pasifik Bagian Barat dan Tengah. Data Annual Catch Estimates dikonsolidasikan dan divalidasi melalui Indonesian Annual Tuna Fisheries Catch Estimates Review Workshop (IATFCE)
Workshop ini berjalan setiap tahun dan sudah memasuki tahun yang ke 12 pada tahun 2021 yang dilaksanakan melalui Pusat Riset Perikanan-BRSDM KP dan Direktorat Pengelolaan Sumberdaya Ikan-DJPT, bekerjasama dengan WCPFC melalui kegiatan WPEA ITM.
Workshop ini akan bertujuan untuk mereview dan menyepakati data hasil tangkapan tuna Indonesia tahun 2020 di WPP 713, 714, 715, 716 dan 717 berdasarkan jenis dan alat tangkap oleh KKP, stakeholders dan WCPFC. Dimana penyelenggaraan riset ini melibatkan periset laki-laki dan wanita.
Hasil dari workshop ini diharapkan data perikanan tuna Indonesia dapat diterima oleh WCPFC dan dijadikan dasar dalam estimasi stock tuna di perairan Western Central Pacific Ocean (WCPO), (Perairan samudera pasifik bagian tengah dan barat) serta dapat mempertahankan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WCPFC.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain.
Jakarta, 27 Juli 2021
Sumber Informasi : Andi Nur Hartoto, Puslatluh KP
Pemerintah terus mengejar peningkatan produktivitas subsektor perikanan budidaya. Pengembangan pun dikejar hingga produksi pascapanen. Teranyar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI menggelar dua kegiatan pelatihan sekaligus di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yaitu Pelatihan Budidaya Ikan Patin pada 21-22 Juli 2021 dan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan pada 24-25 Juli 2021.
Difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluh Perikanan (BP3) Tegal, pelatihan budidaya ikan patin diikuti sebanyak 50 orang pembudidaya yang dilakukan secara offline dengan menerapkan protokol kesehatan.
Sementara pada pelatihan pengolahan hasil perikanan diikuti sebanyak 50 orang masyarakat pengolah dan pemasar yang dilakukan secara blended learning.
Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Sjarief Widjaja menyampaikan, pelatihan yang diselenggarakan di Kabupaten Kapuas Hulu ini, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan program prioritas KKP, khususnya untuk peningkatan produksi perikanan budidaya dan pengembangan kampung-kampung perikanan.
“Mudah-mudahan kedua pelatihan ini dapat memacu pengembangan kampung-kampung perikanan yang terintegrasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Nantinya hal ini dapat memenuhi kebutuhan ikan air tawar di Kalbar dan mampu meningkatkan nilai tambah pascapanen melalui diversifikasi olahan,” jelas Sjarief.
Lebih lanjut, Sjarief menyatakan, pelatihan budidaya patin yang diberikan bukan hanya berorientasi pada pembesaran, melainkan juga penyiapan benih unggul dan pembuatan pakan mandiri supaya pembudidaya tidak bergantung akan pakan pabrikan.
“Pembuatan pakan didorong dengan memanfaatkan ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah sehingga tidak membutuhkan biaya besar. Selain itu, dengan pakan mandiri kita mampu memenuhi kebutuhan protein ikan,” pungkasnya.
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati menyatakan, peserta pelatihan budidaya patin diberikan materi budidaya secara komprehensif meliputi persiapan wadah dan media, penebaran benih, manajemen kualitas air, pembuatan pakan dan manajemennya, hingga panen.
“Pelatihan ini tidak hanya penyampaian materi di kelas, namun lebih banyak pemberian praktik di lapangan supaya mempermudah penerapannya,” ujar Lilly.
Selain itu, pada pelatihan pengolahan hasil perikanan, peserta dibekali materi pembuatan kerupuk amplang, pembuatan olahan berbasis surimi, pengemasan, dan pemasaran. Adanya diversifikasi olahan hasil perikanan akan meningkatkan minat masyarakat, khususnya anak-anak untuk mengonsumsi ikan.
“Ikan merupakan bahan pangan yang non kolesterol sehingga sangat sehat dikonsumsi. Terlebih saat pandemi, kita membutuhkan panganan yang bergizi supaya mampu meningkatkan imun dalam tubuh. Untuk itu, ikan dapat menjadi solusinya,” tandasnya.
Selain sanitasi dan higiene, Lilly juga mendorong kepada pelatih untuk mengajarkan teknik pengemasan dan pemasaran yang menarik agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk pabrikan yang ada di pasaran.
Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania, menyampaikan apresiasinya kepada KKP atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, rangkaian kegiatan pelatihan ini memiliki manfaat bagi pelaku utama di Kabupaten Kapuas Hulu dengan potensi perikanan air tawar yang melimpah.
“Ini adalah salah satu bentuk komitmen dan kepedulian juga dari pemerintah pusat kepada masyarakat kelautan dan perikanan kita. Saya mengapresiasi, meski adanya refocusing, KKP masih mampu mempertahankan kegiatan pelatihan seperti ini yang langsung menyentuh lapisan terbawah,” ujarnya.
Yessy juga berharap, pelatihan ini mampu menghasilkan satu produk unggulan yang menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Kapuas Hulu dan mampu menerobos pasar nasional.
“Seperti halnya Palembang yang terkenal akan pempeknya, Kapuas Hulu juga harus punya produk unggulan, misalnya kerupuk ikan/amplang. Saya sering membawa produk kerupuk ikan yang ada di sini ke Jakarta, ternyata banyak yang suka,” pungkasnya.
Lebih lanjut, dia melihat sebetulnya Kapuas Hulu memiliki potensi pengolahan hasil perikanan yang cukup tinggi. Sayangnya belum dikembangkan dengan baik. Untuk itu, ia menyambut dengan baik kolaborasi dari KKP khususnya BRSDM KP untuk mengadakan pelatihan.
Pelatihan ini juga mendapat respon positif dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bahtiar menyambut baik kegiatan pelatihan yang diinisiasi oleh KKP yang bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI.
“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat dan mengharapkan agar ke depannya akan ada pelatihan-pelatihan tematik lainnya yang mampu meningkatkan keterampilan masyarakat,” ujar Bahtiar.
Adanya pelatihan ini juga mendapat respon baik dari peserta pelatihan salah satunya Nurasniwati. Dia mengatakan adanya pelatihan dapat menambah pengetahuan dalam memproduksi olahan ikan dan ke depan berharap dapat diproduksi secara mandiri.
“Sebelumnya kami hanya membuat produk krupuk ikan basah dan krupuk ikan kering saja. Tetapi dengan adanya pelatihan ini, akhirnya bisa membuat krupuk amplang dan olahan lain. Nantinya akan dicoba memproduksi sendiri untuk dipasarkan,” jelas Nurasniwati.
Harapannya, dengan potensi perikanan yang melimpah dapat dimanfatkan dan dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Ambon, 14 Juli 2021
Sumber Informasi : Andi Nur Hartoto, Puslatluh KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menggalakkan program Gerakan Memasyaratkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mendukung konsumsi ikan nasional. Guna mendukung hal tersebut, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) mengadakan Pelatihan Pembuatan Fishchocoral pada Selasa (13/7).
Difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon, pelatihan full online ini diikuti sebanyak 468 peserta dari 33 provinsi di Indonesia. Dalam kegiatan ini, para pelatih mendemonstrasikan secara langsung cara membuat fishchocoral, yang merupakan inovasi cemilan berbahan dasar ikan dan cokelat yang diolah dalam bentuk terumbu karang.
Ditemui secara terpisah, Kepala BRSDM KP, Sjarief Widjaja menyampaikan, pelatihan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan usaha.
“Di tengah pandemi Covid-19 yang terus melonjak, untuk meningkatkan konsumsi ikan, lewat pelatihan ini, peserta dapat memanfaatkan pelatihan dengan baik sehingga kedepannya dapat menjadi salah satu alternatif peluang usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha,” ujar Sjarief.
Meningkatkan konsumsi ikan dapat dilakukan dengan membuat inovasi pada olahan makanan, salah satunya mengembangkan produk bergizi berbahan dasar ikan.
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilia Pregiwati memuji terobosan baru gagasan BP3 Ambon dalam mengkombinasikan ikan dengan cokelat menjadi camilan yang menarik.
“Terobosan untuk membuat snack fishchocoral berbahan baku ikan, dibalut dengan cokelat dan dibentuk seperti terumbu karang ini sangat menarik sehingga orang-orang jadi tertarik untuk menggeluti atau memproduksi makanan dari ikan. Hal ini, juga bisa membuat anak-anak semakin suka ikan,” terang Lilly.
Kepala Sub Koordinator Pelatihan BP3 Ambon, Ekadasa Priantara menanggapi, camilan cokelat merupakan hidangan yang hampir disukai banyak kalangan, terlebih anak-anak.
“Cokelat banyak disukai anak-anak dan jika dibuat menjadi camilan yang dicampur dengan ikan mereka sulit menolak, karena rasanya manis dan gurih. Lewat pelatihan ini, menjadi salah satu upaya diversifikasi produk olahan ikan yaitu memperkenalkan fish snack,” tegas Ekadasa.
Kegiatan ini, mendapat respon positif dari salah satu peserta, Siti Anisyah. Ia mengatakan, pelatihan ini dapat bermanfaat untuk ditularkan ke masyarakat. “Pelatihan Pembuatan Fishchocoral kali ini sangat luar biasa, bermanfaat sekali ilmunya untuk ditularkan ke masyarakat khususnya pelaku utama perikanan,” tambah Siti.
Harapannya, melalui pelatihan ini dapat tumbuh pelaku usaha baru dan mampu moving forward pada masa new normal. Hal ini tentunya membutuhkan peran penyuluh dalam membantu proses pemasaran dengan memanfaatkan peluang bisnis secara online.
Jakarta, 18 Juli 2021
Sumber Informasi : Andi Nur Hartoto, Puslatluh KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) mengadakan Penutupan Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah bagi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah pada 16 Juli 2021.
Pelatihan yang berjalan selama 7-15 Juli 2021 ini ditujukan guna menyiapkan pengelola kawasan konservasi yang kompeten di berbagai bidang dan disiplin ilmu terkait. Melalui kerja sama dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) serta Yayasan WWF Indonesia, kegiatan pelatihan ini telah dihadiri oleh sebanyak 58 peserta yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta mitra konservasi terkait.
Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Sjarief Widjaja menyebut, kegiatan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon peserta pelatihan, yang merupakan Unit Pengelola Teknis (UPT) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dari dinas terkait. Sasaran peserta tersebut didasari oleh tugas dan fungsinya, yang perlu distandarisasi sesuai dengan PERMEN KP No 9 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Kawasan Konservasi Perairan.
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menetapkan target terwujudnya 30 juta hektar kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif pada tahun 2030. “Target ini memerlukan paling sedikit supporting 2.400 tenaga kerja yang kompeten, mulai dari tenaga kerja pengelolaan kawasan konservasi perairan, pengelolaan perikanan serta kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sampai dengan tenaga kerja yang berkaitan dengan industri pariwisata, perikanan dan kegiatan produktif lainnya,” pungkasnya.
Lilly menyampaikan, terlaksananya pelatihan bagi Unit Pengelola Kawasan Konservasi dan Dinas terkait yang bergerak di bidang perencanaan pengelolaan kawasan konservasi daerah, merupakan strategi penyiapan SDM kompeten dalam menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi, khususnya jenjang Teknisi level 5. “Kegiatan perencanaan memberikan kontribusi penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, sehingga tujuan pendirian kawasan konservasi perairan dapat dicapai,” terangnya.
Untuk itu, pelatihan ini menghadirkan tiga fasilitator dari berbagai bidang ilmu terkait pengelolaan kawasan konservasi, yakni Frajaya Ranto Dame dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon; Basuki Rachmat dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek AUP); serta Agus Widayanto dari KKHL.
MPA and Marine Endangered Species National Coordinator WWF Indonesia, Joni Trio menyatakan bahwa seluruh peserta latih yang terdiri dari 35 peserta pada level pelaksana dan 23 peserta pada level teknisi akan melanjutkan jenjang pelatihan ke tahap uji kompetensi. Ia pun menyampaikan rasa syukur atas pelatihan yang telah berjalan dengan baik, walaupun setengah panitia tidak dapat mengikuti kegiatan lantaran isolasi mandiri atas penyakit Covid-19.
Uji kompetensi sebagai lanjutan kegiatan yang akan ditempuh peserta pun telah terverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan Profisiensi (LSP) Kelautan dengan menyesuaikan standar dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui rangkaian pelatihan dan uji kompetensi, peserta pelatihan akan mendapatkan keluaran berupa sertifikat profisiensi yang memperkuat dan menjamin kerja pelaku utama pengelola kawasan konservasi di lapangan.
Dalam kegiatan penutupan pelatihan, peserta turut dibekali penjelasan mengenai proses uji kompetensi yang akan dijalaninya. Penjelasan ini disampaikan oleh Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kelautan, Fedi Sondita dan Manager Sertifikasi LSP Kelautan, M. Farkan.
Mengapresiasi hadirnya pelatihan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati mengungkapkan keinginan agar pelatihan lainnya yang menunjang pengelolaan kawasan konservasi dapat diadakan di daerahnya. Hal ini karena Provinsi Kalimantan Barat memiliki sejumlah kawasan konservasi yang telah masuk kedalam tahap pengelolaan. “Pihak kami belum banyak tahu masalah grade assessment dari kawasan konservasi perairan, jadi belum mengetahui kawasan konservasi yang dikelola ini sudah di level apa dan penanganan khususnya seperti apa. Akan baik sekali bila pendalaman tentang hal ini bisa diberikan kepada kami,” ucapnya.
Pelatihan pun menuai respon baik dari sejumlah peserta. Dicky, seorang peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur, menyebut bahwa banyak sekali informasi mengenai dinamika pengelolaan kawasan konservasi yang ia dapatkan selama pelatihan. “Banyak disampaikan sisi baru yang mungkin luput dari perhatian kami,” ungkapnya.
“Penyampaian oleh para trainer dan bahan ajar yang diberikan dibuat dengan sangat menarik, sehingga modul tebal yang kami terima tidak terasa seperti beban dan dapat dipahami dengan mudah,” tambah Dicky.
Pelatihan pun dinilai bermanfaat sebagai wadah bagi peserta untuk saling bertukar pikiran dengan Pengelola Kawasan Konservasi Daerah lainnya. “Pelatihan ini sangat membuka wawasan kami yang selama ini, dalam mengelola kawasan konservasi, masih sedikit ilmu yang kami punya. Kami banyak bertemu teman-teman dari kawasan lain di Indonesia, jadi bisa sharing seperti berada di satu ruangan yang sama,” tutur salah satu peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Rahima Khairi.
Ke depan, KKP akan senantiasa berupaya dalam mengatasi berbagai keterbatasan Unit Pengelola Konservasi di berbagai daerah, utamanya keterbatasan kompetensi melalui ragam rangkaian kegiatan pelatihan dan uji kompetensi.
Banyuwangi, 23 Juli 2021
Sumber Informasi : Andi Nur Hartoto, Puslatluh KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mendorong produksi garam rakyat demi mengurangi ketergantungan impor. Guna merealisasikan hal tersebut, KKP melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) mengadakan kegiatan Pelatihan Pembuatan Filter Garam Buka Tutup pada Kamis (22/7).
Difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Banyuwangi, pelatihan ini diikuti sebanyak 261 peserta dari 24 Provinsi yang tersebar di Indonesia. Kegiatan ini diadakan secara full online dengan dipandu para pelatih dari BP3 Banyuwangi.
Garam menjadi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia dan semakin dibutuhkan dalam berbagai proses industri. Dalam hal ini, Kepala BRSDM KP, Sjarief Widjaja mengatakan, dalam pelatihan ini diharapkan kedepan dapat menghasilkan hasil produksi garam yang baik.
“Di masa pandemi saat ini, garam sangat dibutuhkan masyarakat karena manfaatnya yang dapat mencegah dan mengobati anosmia sehingga dengan pelatihan ini, dapat menghasilkan produksi garam yang baik dan berkualitas, serta dapat meningkatkan produksi garam nasional baik untuk konsumsi maupun industri,” ujar Sjarief.
Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat, perlu adanya inovasi dan penerapan teknologi yang tepat guna. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilia Pregiwati mengatakan teknologi yang sudah lama dikembangkan yakni Teknologi Ulir Filter (TUF) Geomembran dan sistem tunnel.
“Sudah banyak sekali teknologi yang dikembangkan di masyarakat, dalam pembuatan garam. Mungkin pernah dengar dengan sistem teknologi ulir filter geomembran dengan penggunaan filtrasi untuk memisahkan impurities pada air tua yang menuju ke kolam kristalisasi buka tutup,” jelas Lilly
Filtrasi merupakan proses pemisahan zat padat yang membawanya menggunakan suatu medium berpori atau bahan berpori lain untuk menghilangkan zat padat halus yang digunakan menyaring air hasil dari proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Teknologi filter garam buka tutup merupakan pengembangan dari teknologi TUF dengan menggunakan media buka tutup.
Lilly juga menambahkan, adanya pelatihan ini dapat menjadi upaya untuk menghasilkan garam dengan kualitas tinggi. “Mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan setelah pelatihan dengan pembuatan filter garam buka tutup ini, dapat meningkatkan produksi garam dan memenuhi kadar NaCl,” tambah Lilly.
Kepala BP3 Banyuwangi, Achmad Subjakto menanggapi hal tersebut. Ia menyampaikan pelatihan Pembuatan Filter Garam Buka Tutup ini, merupakan pengembangan dari kaji widya dari BP3 Banyuwangi.
“Kegiatan ini merupakan pengembangan dari kaji widya yang dilakukan oleh beberapa kaji terap, masyarakat, serta ada juga mahasiswa yang ikut terlibat di dalam pelaksanaan pelatihan produksi garam dengan sistem geomembran. Geomembran ini juga ada sub sistem lain yaitu sistem filter tutup air yang diistilahkan menjadi garam buka tutup,” papar Achmad.
Kegiatan pelatihan ini mendapat respon positif dari para peserta, salah satunya Emanuel Erwin, peserta asal Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Ia menyampaikan, pelatihan ini kedepannya tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas garam, tetapi juga dapat diterapkan untuk kegiatan diluar pergaraman.
“Pelatihan pembuatan filter garam ini, mudah dalam penjelasannya serta pelaksanaannya. Bahan-bahannya pun cukup tersedia dan terjangkau sekali untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan garam. Selain itu, juga bisa menambah ilmu untuk menyaring filtrat di budidaya ikan hias/ koi juga biar air makin jernih dan aman,” ujarnya.
Harapannya, pada pelatihan ini para peserta dapat menerapkan teknis penggaraman secara mandiri agar dapat meningkatkan produksi garam yang melimpah dan berkualitas tinggi.
Jakarta, 19 Juli 2021
Sumber Informasi : Andi Nur Hartoto, Puslatluh KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) mengadakan Penutupan Pelatihan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah bagi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah pada 16 Juli 2021.
Pelatihan yang berjalan selama 7-15 Juli 2021 ini ditujukan guna menyiapkan pengelola kawasan konservasi yang kompeten di berbagai bidang dan disiplin ilmu terkait. Melalui kerja sama dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL) serta Yayasan WWF Indonesia, kegiatan pelatihan ini telah dihadiri oleh sebanyak 58 peserta yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, serta mitra konservasi terkait.
Ditemui secara terpisah, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Sjarief Widjaja menyebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target terwujudnya 30 juta hektare kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif pada tahun 2030.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati menyatakan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan, yang merupakan Unit Pengelola Teknis (UPT) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dari dinas terkait. Sasaran peserta tersebut didasari oleh tugas dan fungsinya, yang perlu distandarisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) Perencanaan Kawasan Konservasi Perairan.
Terlaksananya pelatihan bagi Unit Pengelola Kawasan Konservasi dan Dinas terkait yang bergerak di bidang perencanaan pengelolaan kawasan konservasi daerah, merupakan strategi penyiapan SDM kompeten dalam menyusun rencana pengelolaan kawasan konservasi, khususnya jenjang Teknisi level 5. “Kegiatan perencanaan memberikan kontribusi penting dalam rangka mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, sehingga tujuan pembentukan kawasan konservasi perairan dapat dicapai,” terangnya.
Untuk itu, pelatihan ini menghadirkan tiga fasilitator dari berbagai bidang ilmu terkait pengelolaan kawasan konservasi, yakni Frajaya Ranto Dame dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon; Basuki Rachmat dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan (Poltek AUP); serta Agus Widayanto dari Direktorat KKHL.
MPA and Marine Endangered Species National Coordinator WWF Indonesia, Joni Trio menyatakan bahwa seluruh peserta latih yang terdiri dari 35 peserta pada level Pelaksana dan 23 peserta pada level Teknisi akan melanjutkan jenjang pelatihan ke tahap uji kompetensi. Dia pun menyampaikan rasa syukur atas pelatihan yang telah berjalan dengan baik, walaupun setengah panitia tidak dapat mengikuti kegiatan lantaran isolasi mandiri atas Covid-19.
Uji kompetensi sebagai lanjutan kegiatan yang akan ditempuh peserta pun telah terverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan Profisiensi (LSP) Kelautan dengan menyesuaikan standar dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui rangkaian pelatihan dan uji kompetensi, peserta pelatihan akan mendapatkan keluaran berupa sertifikat profisiensi yang memperkuat dan menjamin kerja pelaku utama pengelola kawasan konservasi di lapangan.
Dalam kegiatan penutupan pelatihan, peserta turut dibekali penjelasan mengenai proses uji kompetensi yang akan dijalaninya. Penjelasan ini disampaikan oleh Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kelautan, Fedi Sondita dan Manager Sertifikasi LSP Kelautan, M. Farkan.
Mengapresiasi hadirnya pelatihan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati mengungkapkan keinginan agar pelatihan lainnya yang menunjang pengelolaan kawasan konservasi dapat diadakan di daerahnya. Hal ini karena Provinsi Kalimantan Barat memiliki sejumlah kawasan konservasi yang telah masuk kedalam tahap pengelolaan. “Pihak kami belum banyak tahu masalah grade assessment dari kawasan konservasi perairan, jadi belum mengetahui kawasan konservasi yang dikelola ini sudah di level apa dan penanganan khususnya seperti apa. Akan baik sekali bila pendalaman tentang hal ini bisa diberikan kepada kami,” ucapnya.
Pelatihan pun menuai respon baik dari sejumlah peserta. Dicky, seorang peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur, menyebut bahwa banyak sekali informasi mengenai dinamika pengelolaan kawasan konservasi yang didapatkan selama pelatihan. “Banyak disampaikan sisi baru yang mungkin luput dari perhatian kami,” ungkapnya.
“Penyampaian oleh para trainer dan bahan ajar yang diberikan dibuat dengan sangat menarik, sehingga modul tebal yang kami terima tidak terasa seperti beban dan dapat dipahami dengan mudah,” tambah Dicky.
Pelatihan pun dinilai bermanfaat sebagai wadah bagi peserta untuk saling bertukar pikiran dengan Pengelola Kawasan Konservasi Daerah lainnya. “Pelatihan ini sangat membuka wawasan kami yang selama ini, dalam mengelola kawasan konservasi, masih sedikit ilmu yang kami punya. Kami banyak bertemu teman-teman dari kawasan lain di Indonesia, jadi bisa sharing seperti berada di satu ruangan yang sama,” tutur salah satu peserta dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Rahima Khairi.
Ke depan, KKP akan senantiasa berupaya dalam mengatasi berbagai keterbatasan Unit Pengelola Konservasi di berbagai daerah, utamanya keterbatasan kompetensi melalui ragam rangkaian kegiatan pelatihan dan uji kompetensi.
Selayar, 5 Juli 2021
Sumber Informasi : Andi Nur Hartoto, Puslatluh KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), menggelar kegiatan Serah Terima Bahan Percontohan Penyuluhan Perikanan 'Budidaya Udang Vaname Tambak Millenial' di Kab. Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Senin, 5 Juli 2021.
Serah Terima Percontohan Penyuluhan Perikanan terlaksana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan di tengah masa pandemi.
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilia Pregiwati secara daring, menuturkan bahwa budidaya udang vaname menggunakan tambak milenial di Kab. Kepulauan Selayar di Desa Maharayya, telah ditetapkan sebagai inovasi dan lokasi percontohan melalui Keputusan Kepala BRSDM KP Nomor 103/KEP-BRSDM/2021 tentang Penetapan Jenis Inovasi dan Lokasi Percontohan Penyuluhan KP Tahun 2021.
"Era saat ini, perlu adanya dorongan kepada masyarakat terutama generasi milenial untuk tidak hanya berpikir menjadi pegawai atau karyawan, melainkan menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja di bidang perikanan. Tentunya dengan pendampingan dari penyuluh perikanan, banyak sektor potensial untuk dikembangkan, seperti usaha budidaya, penangkapan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan dan petambak garam," jelas Lilly.
Terlaksananya kegiatan ini guna mendukung program terobosan KKP tahun 2021-2024, yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal. Dalam hal ini, penyuluh perikanan sebagai garda terdepan pemerintah, siap mendukung program tersebut dalam rangka mendorong kelompok pembudidaya lebih sejahtera.
“Adanya kegiatan percontohan Tambak Milenial yang akan dilaksanakan penyuluh perikanan dengan ikut didukung oleh teknologi hasil riset BRPBAP3, diharapkan dapat menjadi role model bagi pembudidaya di wilayah tersebut, khususnya Desa Maharayya dengan keterbatasan lahan tambak masyarakat dapat melakukan budidaya di halaman rumah atau lahan yang belum termanfaatkan," terang Lilly.
Budidaya Vaname Tambak Milenial merupakan penerapan teknologi tambak bioflok skala intensif. Tambak Milenial tersebut memiliki kapasitas 100-200m³ atau 200 ton yang dilengkapi supply air dan oksigen, serta dalam perawatannya harus dilengkapi dengan peralatan era milenial. Misalnya smart sensor serta pemberian pakan secara otomatis. Tambak milenial nantinya ditargetkan pelaku utamanya adalah para kaum milenial yang siap mengadopsi ilmu di era milenial.
Melalui percontohan ini masyarakat yang tidak tinggal di dekat kawasan mangrove sekalipun tetap dapat menerapkannya. Dengan teknologi tambak milenial, kegiatan budidaya udang vaname dapat dikerjakan di berbagai kondisi lahan dan sangat fleksibel untuk berpindah tempat.
Lebih lanjut, Kepala BRPBAP3 Maros, Asda Laining, mengatakan bahwa kegiatan percontohan Budidaya Vaname Tambak Milenial yang akan dilaksanakan Penyuluh Perikanan Selayar didukung oleh teknologi hasil riset BRPBAP3 Maros berupa teknik budidaya dan probiotik Rica (Research Institute for Coastal Aquaculture). Bakteri probiotik terbukti mampu menghambat perkembangbiakan patogen, penetralisir kualitas air, & sebagai pakan di dalam perairan.
“Dalam kegiatan Serah Terima Percontohan Penyuluhan Perikanan ini, BRPBAP3 Maros memberikan bantuan bahan percontohan, salah satunya adalah dua buah kolam (diameter 15 m) dan IPAL sederhana (diameter 3m), bahan listrik mandiri sebagai penggerak kincir (kincir, dinamo, aerator, dan lainnya) dan bahan bahan aplikasi probiotik Rica.” Jelas Asda.
Melalui kegiatan ini, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Selayar, Makkawaru menyampaikan apresiasinya kepada KKP terkait bantuan percontohan yang diberikan. Selain itu, Makkawaru juga berterima kasih atas kinerja penyuluh perikanan selama ini dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Kab. Selayar.
Ia menuturkan bahwa budidaya tambak udanh di Kab. Selayar masih minim dan tengah menjadi fokus pemerintah dalam membangun tambak udang. Dengan adanya kegiatan percontohan ini, diharapkan para nelayan mau beralih pada budidaya dengan teknologi yang baru.
“Memang tumpuan kita secara geografis saat ini adalah perikanan tangkap, namun kedepan kita perlu pelan – pelan beralih kepada budidaya dengan teknologi baru. Karena kalau hanya mengandalkan perikanan tangkap sumber daya laut akan tertekan dan akhirnya hasil tangkapan tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat. Jika percontohan ini berhasil panen dan menguntungkan, masyarakat bisa tertarik untuk mengadopsi,” jelasnya
Sukamandi, 28 Juli 2021
Sumber Informasi : Suhana, BDA Sukamandi
Dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XV, Balai Diklat Aparatur Kelautan dan Perikanan bersama dengan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator melaksanakan Studi Lapangan Manajemen Kinerja Organisasi secara virtual di PT. Len Industri dan PT. Pindad. Kegiatan ini bertujuan Tujuan kegiatan studilapangan kinerja organisasi adalah untuk memfasilitasi peserta mengaktualisasikan kepemimpinan manajemen kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas memimpin kegiatan pelayanan publik. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Ibu Dr. Lilly Aprilya Pregiwati, A.Pi, M.Si dalam sambutannya bahwa Pelatihan Kepemimpinan perlu dilaksanakan Dalam rangka mendukung terwujudnya world classbureaucracy, pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pejabatadministrator yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruhkegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan bagikeberlangsungan unit organisasi, yaitu dalam peningkatan kinerja unit organisasi yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan pejabat pelaksana dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan dengan baik, merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas kinerja unit organisasi. Sosok pejabat administrator yang dapat memainkan peran tersebut adalah pejabat yang telah memenuhi kriteria kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh kualitas manajemen kinerja yang dilakukan oleh pejabat administrator.
Pelatihan dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2021 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung mengadakan Pelatihan Online Gratis dengan tema "Tuna Lasagna Sensasi Eropa Rasa Nusantara", melalui aplikasi zoom dan Live Steaming Youtube BPPP Bitung, diikuti oleh 451 orang peserta (pendaftar) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan pelatih para Widyaiswara dan Instruktur BPPP Bitung. Atas prakasa Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP - BRSDM, kegiatan ini diadakan secara serentak oleh 5 (lima) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung dan Ambon) dengan tema pelatihan yang berbeda total peserta kurang lebih 3.000 orang. Acara dibuka oleh Kepala BRSDM, dengan sambutan oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk gemar makan ikan, dapat membuat menu-menu baru yang inovatif dari olahan ikan dan menumbuhkan start-up baru bidang pengolahan hasil perikanan.
BPPP Ambon dalam rangka PUG : Ambon (7/4) - Guna menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta menerapkan inovasi pada usaha perikanan untuk menambah penghasilan rumah tangga, terlebih di masa pandemi Covid-19, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Pelatihan Aspirasi Diversifikasi Produk Hasil Perikanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat pada 6-7 April 2021.
Difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon, pelatihan diadakan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta dalam melakukan diversifikasi produk hasil perikanan.
Sebanyak 90 peserta setempat diberi materi mengenai sanitasi dan hygiene, pembuatan risoles ikan, pembuatan kaki naga, pembuatan ikan asap menggunakan asap cair sampai dengan cara menganalisa hasil usaha perikanan yang dijalankan. Dengan mengutamakan protokol kesehatan, pelatihan dilakukan dengan metode blended online.
Ditemui secara terpisah, Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja menyebut, komoditas perikanan merupakan sektor jual yang cepat mengalami kerusakan dan tidak tahan disimpan terlalu lama dalam keadaan utuh. Ia menyebut, pelatihan berperan dalam meminimalisir tingkat kerusakan produk perikanan dengan dilakukannya diversifikasi olahan yang lebih tahan lama namun tetap bernilai jual stabil.
Sjarief menyampaikan, bahwa pelatihan juga merupakan bentuk dukungan terhadap program pemberdayaan nelayan yang dicanangkan Direktorat Jendal Perikanan Tangkap KKP. Mengacu pada arah kebijakan KKP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk pembangunan perikanan tangkap yakni dengan mengupayakan ‘pengembangan pemukiman nelayan maju’.
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati menyatakan, diversifikasi pangan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya serap pasa, dimana inovasi olahan dapat meningkatkan permintaan serta menciptakan alternatif pengembangan usaha bagi pengolah hasil perikanan.
Menyambut baik kegiatan ini, Anggota DPR RI Dapil Provinsi Papua Barat, Robert Joppy Kardinal menyatakan bahwa produksi sektor perikanan di Kota Sorong semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ikan yang dihasilkan meliputi sumber pelagis seperti tuna dan cakalang, ikan demersal seperti kerapu dan kakap, serta sumber lainnya seperti udang dan cumi-cumi. Potensi tersebut menjadi peluang yang baik untuk pengembangan usaha pengolahan produk hasil perikanan.
Robert menyebut, pengembangan usaha bagi masyarakatnya telah menjadi perhatiannya mengingat pandemi Covid-19 yang berangsur-angsur. Ia berharap, melalui pelatihan, penduduk Kota Sorong dapat menambah pendapatannya melalui usaha olahan ikan.
Sebagai informasi, Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan di Kota Sorong dihadiri oleh peserta yang didominasi oleh perempuan, hal ini sejalan dengan program pemberdayaan wanita yang juga terus digencarkan oleh KKP. Diharapkan Industri pengolahan ikan dapat terus tumbuh guna mendukung pengembangan usaha keluarga nelayan berwawasan gender. Tak hanya itu, pelatihan juga merupakan sebuah gerakan untuk menggalakan gemar makan ikan bagi masyarakat Indonesia khususnya Kota Sorong agar dapat meningkatkan asupan gizi bagi masyarakat dan juga keberlanjutan usaha di tengah pandemi COVID-19.
Siswa Tingkat II program keahlian Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut (APAPL) mengikuti Pelatihan Manajer Pengendali Mutu Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (MPM-CPIB) di Aula SUPM Bone. Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, 20 - 23 April 2020. Diklat MPM-CPIB menghadirkan pemateri dari Pemateri dari Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Ibu Fatima Sau, S.St.Pi, M.P dan Ibu Mely B. Galugu, S.Pi, M.P. Peserta pelatihan adalah siswa dan siswi tingkat III Program KeahlianAgribisnis Perikanan Air Payau dan Laut (APAPL) SUPM Negeri Bone sebanyak 67 orang. Secara teknis kegiatan Pelatihan MPM CPIB ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh SUPM Negeri Bone bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sertifikat MPM-CPIB adalah salah satu kompetensi yang dibekalkan kepada alumni APAPL SUPM Bone. Hal itu sesuai dengan target kinerja utama SUPM Bone: lulusan bersertifikat kompetensi.
Secara rinci materi program Pelatihan Manajer Pengendali Mutu Cara Pembenihan Ikan Yang Baik, ini terbagi menjadi 5 materi.
BPPP Ambon kembali menggandeng Universitas Pattimura Ambon dan Desa Poka beserta masyarakat sekitar untuk sama-sama menanam bibit mangrove jenis avicennia pada hari Jumat tanggal 26 April 2021, bertepatan dengan program Kuliah Kerja Nyata para 32 orang mahasiswa yang berasal dari 9 Fakultas yang ada di Universitas Pattimura yang mendedikasikan untuk ikut dalam pengembangan Desa Poka dalam program pengembangan pesisir pantai Desa Poka. Turut hadir dalam kegiatan tersebut adalah Dekan serta beberapa Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Kepala/Raja Desa Poka beserta seluruh jajaran RW, RT dan Masyarakat desa Poka serta seluruh pegawai BPPP Ambon. Diharapkan Satu Langkah kecil ini dapat memiliki dampak yang luar biasa besar dalam upaya membangun wisata bahari modern terpadu di Desa Poka yaitu dimulai dengan menciptakan hutan mangrove yang lebat, sehat dan produktif serta pembuatan Gerai Ikan Segar Marthafons sebagai bagian dari awal pengembangan wisata bahari terpadu. Kegiatan diliput secara langsung oleh media TVRI Maluku.
